SIMPUL - Pelaksanaan otonomi daerah (otoda) dalam konteks pemberdayaan ekonomi harus mempertimbangkan sektor potensial yanga da di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran institusi dalam pembangunan ekonomi juga menjadi bahasan yang ditekankan oleh narasumber.
Pelaksanaan otonomi daerah (otoda) dalam konteks pemberdayaan ekonomi harus mempertimbangkan sektor potensial yanga da di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran institusi dalam pembangunan ekonomi juga menjadi bahasan yang ditekankan oleh narasumber. Di sinilah letak argumentasi dari signifikansi mengapa Institutional Framework Analisys (IFA) dipelajari dan difahami dalam konteks pengelolaan institusi di daerah. Dengan IFA, resiko-resiko secara kelembagaan bisa ditekan sehingga kelembagaan memiliki efisiensi dan mampu menjamin pertumbuhan secara mikro. IFA juga digunakan untuk melihat relevansi konsep transparansi dalam bidang ekonomi dimana para pengusaha kecil menjadi subjek bahasan..
Materi IFA ini diberikan kepada pesrta Sekolah Demokrasi pada pertemuan kesepuluh ini dan dilaksanakan di Guest House Universitas Brawijaya Malang pada Sabtu-Minggu, 5-6 Juli 2008 dengan narasumber.Yunan Syaifullah, M.M, yang menjadi narasumber pada pertemuan ini menjelaskan paradigma baru tentang pembangunan ekonomi yang menekankan aspek pertumbuhan ekonomi desentralistik. Sebuah paradigma yang menmpatkan otonomi daerah berbasis ekonomi sebagai strategi pembangunan di daerah.
Relevansinya IFA dengan demokrasi adalah pada dasarnya IFA juga menekankan pada pemantapan keterlibatan stakeholders, transparansi dan interaksi, memantapkan kapasitas dan kerjasama serta kerjasama pihak pemodal dengan lainnya. Empat fokus tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam demokrasi seperti transparansi dan partisipasi. Dalam hal ini, penulis modul tersebut menggarisbawahi peran dari aktor demokrasi menjadi sentral dalam pengawalan demokratisdasi di daerah.
Materi IFA ini diberikan kepada pesrta Sekolah Demokrasi pada pertemuan kesepuluh ini dan dilaksanakan di Guest House Universitas Brawijaya Malang pada Sabtu-Minggu, 5-6 Juli 2008 dengan narasumber.Yunan Syaifullah, M.M, yang menjadi narasumber pada pertemuan ini menjelaskan paradigma baru tentang pembangunan ekonomi yang menekankan aspek pertumbuhan ekonomi desentralistik. Sebuah paradigma yang menmpatkan otonomi daerah berbasis ekonomi sebagai strategi pembangunan di daerah.
Relevansinya IFA dengan demokrasi adalah pada dasarnya IFA juga menekankan pada pemantapan keterlibatan stakeholders, transparansi dan interaksi, memantapkan kapasitas dan kerjasama serta kerjasama pihak pemodal dengan lainnya. Empat fokus tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam demokrasi seperti transparansi dan partisipasi. Dalam hal ini, penulis modul tersebut menggarisbawahi peran dari aktor demokrasi menjadi sentral dalam pengawalan demokratisdasi di daerah.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
