SIMPUL - Di era demokrasi dan otonomi daerah, publik policy atau kebijakan publik tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah namun menjadi produk legislasi yang dilahirkan dari oleh dan untuk publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, menjadi penting untuk memahami mengapa kebijakan publik...
Di era demokrasi dan otonomi daerah, publik policy atau kebijakan publik tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah namun menjadi produk legislasi yang dilahirkan dari oleh dan untuk publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, menjadi penting untuk memahami mengapa kebijakan publik harus disusun dengan tepat, siapa yang mesti terlibat, dan kenapa harus dipelajari dengan benar. Penyusunan kebijakan publik dalam konteks demokrasi memang terkadang menimbulkan berbagai tarik ulur antara kepentingan pemerintah, modal dan publik jika harus melibtakan berbagai pihak dalam menformulasikannya. Belum lagi berbagai hal yang menyangkut persinggungan anatar urusan privat dan publik serta berbagai konflik kepentingan yang terjadi.
Dalam Sekolah Demokrasi pertemuan ketigabelas tahun 2007, Prof. DR. M. Harry Susanto, SE, SU. Menjelasakan bahwa publik policy adalah apa yang benar – benar dan ingin dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik akan selalu melibatkan seluruh lapisan pemerintah sebagai para aktor formal, dan tentu yang paling penting adalah actor informal selaku stake holder. Dalam kebijakan publik semua elemen perangkat menetapkan satu sasaran akhir (end goal) yang sama sebagai tujuan yaitu indicator-indikator pemegahan masalah. Terakhir kebijakan public adalah suatu proses terus menerus dan mencakup upaya menegakkan, memberlakukan (enforcement) dan penilaian atas pelaksanaannya (evaluation).
Dalam kebijakan publik dilakukan upaya – upaya yang mempersatukan berbagai benturan kepentingan, upaya penguasaan dan tuntutan terhadap sumberdaya tertentu yang langka. Sebagai hakekat dari public choice harus mampu mewujudkan pengiptaan berbagai dorongan bagi terjadinya kerjasama dan berbagai tindakan masyarakat secara bersama – sama tanpa campur tangan pemerintah.
Dalam Sekolah Demokrasi pertemuan ketigabelas tahun 2007, Prof. DR. M. Harry Susanto, SE, SU. Menjelasakan bahwa publik policy adalah apa yang benar – benar dan ingin dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik akan selalu melibatkan seluruh lapisan pemerintah sebagai para aktor formal, dan tentu yang paling penting adalah actor informal selaku stake holder. Dalam kebijakan publik semua elemen perangkat menetapkan satu sasaran akhir (end goal) yang sama sebagai tujuan yaitu indicator-indikator pemegahan masalah. Terakhir kebijakan public adalah suatu proses terus menerus dan mencakup upaya menegakkan, memberlakukan (enforcement) dan penilaian atas pelaksanaannya (evaluation).
Dalam kebijakan publik dilakukan upaya – upaya yang mempersatukan berbagai benturan kepentingan, upaya penguasaan dan tuntutan terhadap sumberdaya tertentu yang langka. Sebagai hakekat dari public choice harus mampu mewujudkan pengiptaan berbagai dorongan bagi terjadinya kerjasama dan berbagai tindakan masyarakat secara bersama – sama tanpa campur tangan pemerintah.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|