SIMPUL - Pertemuan XIV Sekolah Demokrasi masih membahas mengenai materi Kebijakan Publik. Dua kali petemuan yang mendalami tentang kebijakan publik menunjukkan bahwa materi ini menjadi saat penting difahami secara detail dan praksis oleh peserta Sekolah Demokrasi agar dapat memahami teori-teori...
Pertemuan XIV Sekolah Demokrasi masih membahas mengenai materi Kebijakan Publik. Dua kali petemuan yang mendalami tentang kebijakan publik menunjukkan bahwa materi ini menjadi saat penting difahami secara detail dan praksis oleh peserta Sekolah Demokrasi agar dapat memahami teori-teori mengenai kebijakan publik dan proses-proses yang berlaku di dalamnya. Dalam pertemuan ini pula, lebih diperdalam pemahaman mengenai proses-proses yang terjadi dalam pembuatan kebijakan publik, serta mekanisme aktual yang sedang dilaksanakan secara umum di Indonesia. Selain itu, dapat pula diberikan beberapa ketrampilan melakukan kritik dan advokasi kebijakan publik.
Narasumber dalam pertemuan ini adalah Dr. Khoirul Muluk yang membahas tentang “Analisa Proses pelembagaan Kebijakan Publik” dan Warkhtun Najidah dari PP OTODA Unibraw yang membedah tentang “Komunikasi dan Kebijakan Publik”. Selain dua narasumber itu juga dihadirkan praktisi kebijakan di jajaran Pemerintahan Kabupaten Malang, yakni Abdul Malik (Asisten II Pemerintah Kabupaten Malang)> dalam kesempatan itu, Abdul Malik menyampaikan materi bertajuk “Representasi Publik dalam kebijakan Publik, Analisa kebijakan publik dalam kerangka desentralisasi otoritas disampaikan oleh Malang”.
Narasumber dalam pertemuan ini adalah Dr. Khoirul Muluk yang membahas tentang “Analisa Proses pelembagaan Kebijakan Publik” dan Warkhtun Najidah dari PP OTODA Unibraw yang membedah tentang “Komunikasi dan Kebijakan Publik”. Selain dua narasumber itu juga dihadirkan praktisi kebijakan di jajaran Pemerintahan Kabupaten Malang, yakni Abdul Malik (Asisten II Pemerintah Kabupaten Malang)> dalam kesempatan itu, Abdul Malik menyampaikan materi bertajuk “Representasi Publik dalam kebijakan Publik, Analisa kebijakan publik dalam kerangka desentralisasi otoritas disampaikan oleh Malang”.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
