SIMPUL - Pertemuan VI Sekolah Demokrasi dimulai pada tanggal 10 Juni 2006, diawali dengan senam pagi bersama dipimpin oleh fasilitator M Iksan. Yang menarik, senam pagi bersama ini disertai dengan menyanyikan syair lagu yang sangat jenaka. Begini syairnya: Oleh sak ongke’an rasane enak tenan...
Pertemuan VI Sekolah Demokrasi dimulai pada tanggal 10 Juni 2006, diawali dengan senam pagi bersama dipimpin oleh fasilitator M Iksan. Yang menarik, senam pagi bersama ini disertai dengan menyanyikan syair lagu yang sangat jenaka. Begini syairnya:
Oleh sak ongke’an rasane enak tenan
Oleh rong ongke’an rasane ndhut-endhutan
Oleh tlung ongke’an kesusu wektu subuhan
Oleh ptang ongke’an ndadak metu anak lanang
Di tengah kesegaran suasana setelah bersenam dan bernyanyi, peserta diajak untuk mendiskusikan materi “Pelembagaan Sistem Politik dan Pemerintahan” dan mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan disaksikan oleh narasumber Dr. Haryadi yang sudah datang sejak awal dan sempat mengikuti proses ice breaking. Berikutnya, Dr Haryadi menyampaikan penjelasan mengenai demokrasi dan bagaimana sistem politik seharusnya dilembagakan. Terlebih dahulu Dr. Haryadi menyampaikan mengenai indikator demokrasi dan bagaimana mengukur keberhasilan/kegagalan demokrasi yang disusul dengan pendapatnya mengenai model pelembagaan sistem politik, disusul kemudian lontaran pertanyaan dan pernyataan dari para peserta. Diskusi berlangsung dengan hangat sehingga sesi berakhir lebih lambat dari yang seharusnya dan dilanjutkan dengan break untuk makan siang dan istirahat. Sebelum break, para peserta berfoto bersama dan dilakukan pemberian tali asih kepada narasumber.
Pak Arbi Sanit memulai sesi kedua dengan materi umum “Militer dan Polisi dalam Birokrasi dan Politik di Indonesia”. Sesi ini menjadi kian menarik dengan kehadiran Kepala Kepolisian RI wilayah eks-karesidenan Malang (Kapolwil) Kombes Polisi Mochammad Amin Saleh dan perwakilan Polresta Malang sebagai peserta sesi. Sedangkan Polres kabupaten Malang dan perwakilan institusi militer yang juga diundang sebagai peserta tamu (KOREM 083, KODIM 0818 dan KODIM 083) tidak dapat hadir karena sedang ada kegiatan dinas di Surabaya. Dipandu oleh fasilitator Sutomo, banyak joke yang terlontar dalam sesi ini, baik oleh narasumber maupun dari peserta. Namun, kapolwil lebih banyak diam. Bahkan ketika perwakilan Polresta Malang ingin mengajukan pendapat, Kapolwil langsung menginterupsinya dan menyatakan bahwa unsur Polisi seharusnya lebih banyak mendengarkan dalam sesi ini. Di akhir acara Kapolwil mengklarifikasi bahwa dia dapat menerima masukan dan kritik dari sesi ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Sebagai tindak lanjutnya, Kapolwil secara terbuka menyatakan bersedia untuk menjadi pengantar dalam sesi selanjutnya yang membahas mengenai peran Militer dan Polri di Malang. Acara kemudian diakhiri pada pukul 16.20 dengan pemberian tali asih dan foto bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan ishoma.
Selepas ishoma, acara dilanjutkan kembali. Kapolwil ternyata datang tepat pada waktu yang dijanjikannya, dengan berkaus, bercelana jeans dan berjaket kulit hitam. Salah seorang peserta menggojloknya “saya kira njenengan bukan Kapolwil, tapi seorang ABG.” Karena penampilan orang nomer satu di wilayah eks-Karesidenan Malang memang mirip dengan seorang remaja. Apalagi saat itu adalah Malam Minggu. Fasilitator Iksan memulai sesi dengan sebuah permainan menirukan suara binatang. (Kapolwil memberi komentar bahwa permainan tersebut cantik). Suasana terasa sangat segar, apalagi M. Iksan sengaja berpakaian ala seragam ajudan perwira, duduk di samping Kapolwil di hadapan audiens. Kapolwil memulai pemaparannya dengan menjelaskan visi misinya dalam memimpin jajaran polisi di eks-Karesidenan Malang, yang disambut dengan pertanyaan, kritik dan masukan buat jajaran polisi. Kasus penanganan korupsi di Kabupaten Malang, perilaku polisi di lapangan, hingga profesionalitas polisi dalam menjalankan tugasnya merupakan topik utama yang diangkat dalam diskusi sesi ini. Selepas sesi, Kapolwil menyempatkan untuk cangkrukan dengan sebagian peserta dan tim pelaksana di lobi hotel hingga dini hari.
Keesokan harinya, acara dimulai pada pukul 8.30 yang dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Demokrasi pertemuan VI. Beberapa peserta mengomentari sesi diskusi dengan Kapolwil. Menurut mereka, momen-momen diskusi dengan para pejabat di Malang Raya penting untuk dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka dalam demokratisasi secara umum di Kabupaten Malang. Gunawan mengomentari disiplin kelas dan mengeluh tentang tidak dipatuhinya kesepakatan tentang asap rokok dan pemakaian handphone selama berlangsungnya pembelajaran. Didapatkan komitmen bahwa handphone seharusnya di-silent serta diperbolehkan merokok apabila tidak menimbulkan asap atau dilakukan di luar ruangan.
Setelah sesi evaluasi, Sutomo memimpin sesi refleksi tentang pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam sesi ini, seluruh peserta diminta untuk mengomentari pelayanan publik yang pernah dirasakannya. Beragam komentar muncul dari peserta, antara lain: rumitnya mengurus surat dan kelengkapan administratif, adanya pilih kasih dalam memberikan pelayanan publik, serta tidak profesionalnya para aparatur birokrasi.
Sesi V Sekolah Demokrasi pertemuan VI adalah sesi dengan topik “Reformasi Birokrasi Ideal” yang disampaikan oleh Dr. Agus Suryono dan Drs. HM. Nur, M.Si. Agus Suryono adalah staf pengajar di Universitas Brawijaya sedangkan HM. Nur adalah mantan Sekkota Malang. Dalam pemaparannya, HM Nur lebih banyak mengomentari keluhan para peserta terhadap pelayanan publik berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai birokrat. Sedangkan Agus Suryono lebih banyak mengomentari fenomena-fenomena birokrasi dalam bingkai teoritik. Komentar-komentar yang muncul dalam sesi ini antara lain: profesionalisme birokrasi, reorganisasi birokrasi, visi birokrasi dan pentingnya pengawasan publik terhadap birokrasi.
Sesi berikutnya adalah sesi terakhir yang memaparkan perkembangan proses advokasi di Gampingan. M. Najib Ghoni sebagai koordinator aksi advokasi memutar rekaman proses investigasi lapangan dan menjelaskan perkembangan aksi sampai saat ini. Muhlas menggarisbawahi pentingnya dipatuhinya unsur-unsur prosedural dalam melakukan advokasi. Menurut Muhlas, akan sangat kondusif apabila proses-proses yang dilakukan dalam advokasi ini tidak menjadi anarkis. Ari Wahyu Astuti sanggup untuk mencari dokter dan tenaga medis yang bisa membantu upaya-upaya advokasi lebih lanjut. Sesi ini ditutup oleh Najib Ghoni dengan menggarisbawahi komitmen untuk membantu masyarakat di Gampingan.
Yang menarik, semenjak sesi II, selalu ada anggota intel Polresta Malang yang hadir dalam kelas. Menurut pengakuan para polisi berpakaian sipil tersebut, mereka memang diminta laporan mengenai kegiatan Sekolah Demokrasi ini oleh Kapolresta Malang sebab Kapolresta yang berhalangan hadir di Sekolah Demokrasi memerlukan laporan untuk bersiap-siap jika sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh Kapolwil mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerahnya. Selama proses pembelajaran berlangsung, mereka tampak aktif membuat catatan-catatan proses yang terjadi. Kehadiran mereka disambut biasa saja oleh peserta dan tim pelaksana, dan diperlakukan seperti halnya undangan Sekolah Demokrasi yang lain.
Oleh sak ongke’an rasane enak tenan
Oleh rong ongke’an rasane ndhut-endhutan
Oleh tlung ongke’an kesusu wektu subuhan
Oleh ptang ongke’an ndadak metu anak lanang
Di tengah kesegaran suasana setelah bersenam dan bernyanyi, peserta diajak untuk mendiskusikan materi “Pelembagaan Sistem Politik dan Pemerintahan” dan mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan disaksikan oleh narasumber Dr. Haryadi yang sudah datang sejak awal dan sempat mengikuti proses ice breaking. Berikutnya, Dr Haryadi menyampaikan penjelasan mengenai demokrasi dan bagaimana sistem politik seharusnya dilembagakan. Terlebih dahulu Dr. Haryadi menyampaikan mengenai indikator demokrasi dan bagaimana mengukur keberhasilan/kegagalan demokrasi yang disusul dengan pendapatnya mengenai model pelembagaan sistem politik, disusul kemudian lontaran pertanyaan dan pernyataan dari para peserta. Diskusi berlangsung dengan hangat sehingga sesi berakhir lebih lambat dari yang seharusnya dan dilanjutkan dengan break untuk makan siang dan istirahat. Sebelum break, para peserta berfoto bersama dan dilakukan pemberian tali asih kepada narasumber.
Pak Arbi Sanit memulai sesi kedua dengan materi umum “Militer dan Polisi dalam Birokrasi dan Politik di Indonesia”. Sesi ini menjadi kian menarik dengan kehadiran Kepala Kepolisian RI wilayah eks-karesidenan Malang (Kapolwil) Kombes Polisi Mochammad Amin Saleh dan perwakilan Polresta Malang sebagai peserta sesi. Sedangkan Polres kabupaten Malang dan perwakilan institusi militer yang juga diundang sebagai peserta tamu (KOREM 083, KODIM 0818 dan KODIM 083) tidak dapat hadir karena sedang ada kegiatan dinas di Surabaya. Dipandu oleh fasilitator Sutomo, banyak joke yang terlontar dalam sesi ini, baik oleh narasumber maupun dari peserta. Namun, kapolwil lebih banyak diam. Bahkan ketika perwakilan Polresta Malang ingin mengajukan pendapat, Kapolwil langsung menginterupsinya dan menyatakan bahwa unsur Polisi seharusnya lebih banyak mendengarkan dalam sesi ini. Di akhir acara Kapolwil mengklarifikasi bahwa dia dapat menerima masukan dan kritik dari sesi ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Sebagai tindak lanjutnya, Kapolwil secara terbuka menyatakan bersedia untuk menjadi pengantar dalam sesi selanjutnya yang membahas mengenai peran Militer dan Polri di Malang. Acara kemudian diakhiri pada pukul 16.20 dengan pemberian tali asih dan foto bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan ishoma.
Selepas ishoma, acara dilanjutkan kembali. Kapolwil ternyata datang tepat pada waktu yang dijanjikannya, dengan berkaus, bercelana jeans dan berjaket kulit hitam. Salah seorang peserta menggojloknya “saya kira njenengan bukan Kapolwil, tapi seorang ABG.” Karena penampilan orang nomer satu di wilayah eks-Karesidenan Malang memang mirip dengan seorang remaja. Apalagi saat itu adalah Malam Minggu. Fasilitator Iksan memulai sesi dengan sebuah permainan menirukan suara binatang. (Kapolwil memberi komentar bahwa permainan tersebut cantik). Suasana terasa sangat segar, apalagi M. Iksan sengaja berpakaian ala seragam ajudan perwira, duduk di samping Kapolwil di hadapan audiens. Kapolwil memulai pemaparannya dengan menjelaskan visi misinya dalam memimpin jajaran polisi di eks-Karesidenan Malang, yang disambut dengan pertanyaan, kritik dan masukan buat jajaran polisi. Kasus penanganan korupsi di Kabupaten Malang, perilaku polisi di lapangan, hingga profesionalitas polisi dalam menjalankan tugasnya merupakan topik utama yang diangkat dalam diskusi sesi ini. Selepas sesi, Kapolwil menyempatkan untuk cangkrukan dengan sebagian peserta dan tim pelaksana di lobi hotel hingga dini hari.
Keesokan harinya, acara dimulai pada pukul 8.30 yang dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Demokrasi pertemuan VI. Beberapa peserta mengomentari sesi diskusi dengan Kapolwil. Menurut mereka, momen-momen diskusi dengan para pejabat di Malang Raya penting untuk dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka dalam demokratisasi secara umum di Kabupaten Malang. Gunawan mengomentari disiplin kelas dan mengeluh tentang tidak dipatuhinya kesepakatan tentang asap rokok dan pemakaian handphone selama berlangsungnya pembelajaran. Didapatkan komitmen bahwa handphone seharusnya di-silent serta diperbolehkan merokok apabila tidak menimbulkan asap atau dilakukan di luar ruangan.
Setelah sesi evaluasi, Sutomo memimpin sesi refleksi tentang pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam sesi ini, seluruh peserta diminta untuk mengomentari pelayanan publik yang pernah dirasakannya. Beragam komentar muncul dari peserta, antara lain: rumitnya mengurus surat dan kelengkapan administratif, adanya pilih kasih dalam memberikan pelayanan publik, serta tidak profesionalnya para aparatur birokrasi.
Sesi V Sekolah Demokrasi pertemuan VI adalah sesi dengan topik “Reformasi Birokrasi Ideal” yang disampaikan oleh Dr. Agus Suryono dan Drs. HM. Nur, M.Si. Agus Suryono adalah staf pengajar di Universitas Brawijaya sedangkan HM. Nur adalah mantan Sekkota Malang. Dalam pemaparannya, HM Nur lebih banyak mengomentari keluhan para peserta terhadap pelayanan publik berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai birokrat. Sedangkan Agus Suryono lebih banyak mengomentari fenomena-fenomena birokrasi dalam bingkai teoritik. Komentar-komentar yang muncul dalam sesi ini antara lain: profesionalisme birokrasi, reorganisasi birokrasi, visi birokrasi dan pentingnya pengawasan publik terhadap birokrasi.
Sesi berikutnya adalah sesi terakhir yang memaparkan perkembangan proses advokasi di Gampingan. M. Najib Ghoni sebagai koordinator aksi advokasi memutar rekaman proses investigasi lapangan dan menjelaskan perkembangan aksi sampai saat ini. Muhlas menggarisbawahi pentingnya dipatuhinya unsur-unsur prosedural dalam melakukan advokasi. Menurut Muhlas, akan sangat kondusif apabila proses-proses yang dilakukan dalam advokasi ini tidak menjadi anarkis. Ari Wahyu Astuti sanggup untuk mencari dokter dan tenaga medis yang bisa membantu upaya-upaya advokasi lebih lanjut. Sesi ini ditutup oleh Najib Ghoni dengan menggarisbawahi komitmen untuk membantu masyarakat di Gampingan.
Yang menarik, semenjak sesi II, selalu ada anggota intel Polresta Malang yang hadir dalam kelas. Menurut pengakuan para polisi berpakaian sipil tersebut, mereka memang diminta laporan mengenai kegiatan Sekolah Demokrasi ini oleh Kapolresta Malang sebab Kapolresta yang berhalangan hadir di Sekolah Demokrasi memerlukan laporan untuk bersiap-siap jika sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh Kapolwil mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerahnya. Selama proses pembelajaran berlangsung, mereka tampak aktif membuat catatan-catatan proses yang terjadi. Kehadiran mereka disambut biasa saja oleh peserta dan tim pelaksana, dan diperlakukan seperti halnya undangan Sekolah Demokrasi yang lain.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
