SIMPUL - Pelaksanaan Sekolah Demokrasi ke-7 pada Sabtu, 24 Juni 2006. Sesi pertama langsung diisi oleh Zawawi Imron dengan bercerita tentang kondisi Indonesia saat ini yang digambarkan sebagai sebuah kondisi yang memprihatinkan, di mana saat ini berkembang bidaya “massa” dan bukan budaya warga negara...
Pelaksanaan Sekolah Demokrasi ke-7 pada Sabtu, 24 Juni 2006. Sesi pertama langsung diisi oleh Zawawi Imron dengan bercerita tentang kondisi Indonesia saat ini yang digambarkan sebagai sebuah kondisi yang memprihatinkan, di mana saat ini berkembang bidaya “massa” dan bukan budaya warga negara. baru kemudian Zawawi lebih banyak mengupas nilai-nilai budaya Jawa yang relevan dengan nilai-nilai demokrasi. Dijelaskan tentang tentang “Wulangreh” yang didalamnya ada syair dandang gulo, kinanthi, Mijil, Pangkur dan sebagainya yang menagandung makna antara lain: manusia hidup harus dengan pengetahuan, tuntunan untuk selalu berbuat baik. Ditegaskan pila bahwa budaya jawa menghargai pluralitas, terbukti pada saat Sumpah Pemuda 1928, etnis jawa merupakan etnis yang banyak jumlahnya dibandingkan dengan etnis-etnis yang lainny di Indonesia. Namun mau menerima bahwa bahasa nasional yang ditetapkan adalah bahasa Melayu.
Dari paparan Zawawwi Imron wacana yang berkembang, cenderung memberikan gugatan pada pendapat relevansi antara budaya jawa dengan nilai-nilai demokrasi dan bahkan budaya jawa disebut tidak demokratis. Fakta-faktanya dikemukakkan oleh peserta sekolah demokrasi, antara lain: Rosania mengutip pendapat Mochtar Lubis yang mengatakan bahwa orang jawaa itu hipokrit dan pengecut, realitas tersebut juga masih nampak pada perilaku para aktor-aktor politik saat ini. Muhammad Najib mengungkpkan fakta yang lain, bahwa feodalisme jawa akan cenderung menghmabat proses demokratisasi, nampak pada pola hubungan “kawulo dan gusti” yang sulit untuk menciptakan posisi yang tercipta kesetaraan. Pendapat ditambah lagi oleh Gunawan yang mengatakan, bahwa feodalisme jawa lebih tegas nampak dalam bahasa jawa ada strata yang merujuk pada penggunaan bahasa tergantung dengan siapa berbicara. Dengan orang yang lebih tua, lebih dihormasti berbeda dengan orang-orang yang setara maupun sederajat atau bahkan yang lebih bawah strata sosialnya.
Zawawi Imron menanggapai berbagai wacana yang berkembang dan diungkapkan oleh para peserta dengan memberikan pertanyaan, apa tujuan strata dalam bahasa jawa? Kalau tujuannya adalah penghormatan, dimana letak strata dalam bahasa jawa tersebut menghambat proses demokrasi. Begitu juga dengan pendapat Mochtar Lubis yang dikutip oleh Rosania, Zawawi menyatakan bahwa setiap etinik pasti memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Namun demikian apa yang terjadi pada 1928 menunjukkan bahwa masing-masing suku tidak berusaha untuk menonjolkan kelebihan masing-masing, proses penyepakatan bahasa melayu menjadi bahasa pemersatu/bahasan nasional merupakan bentuk penerimaan atas pluralisme. Sebuah pembacaan puisi dari Zawawi yang bertemakan tentang tanah air yang mengakhiri sesi ini.
Sesi kedua dimulai pada pukul 13.30, dengan narasumber Jatikusumo, seorang budayawan Malang yang pernah menjadi politisi pada jaman Orde Baru. Tema ini sebenarnya diorierntasikan untuk membahas tentang ekologi sosial Malang, dimana akan muncul gambaran atau deskripsi dinamika sosial masyarakat Malang, yang kemudian bisa lebih menjelaskan bagaimana karakter sosial masyarakat Malang dan bila dihubungkan dengan pranata demokrasi akan muncul karakter demokrasi Malang. Namun narasumber lebih banyak kembali mengupas aspek budaya Jawa atau mungkin lebih tepat paham “kejawen”, walaupun Jatikusumo menolak hal itu dengan mengatakan bahwa harus dibedakan antara budaya jawa dengan “kejawen”. Wacana yang dikemukakan oleh Jatikusumo semakin lama semakin jauh dari tema yang diharapkan, ketika dia sampai pada pembahasan tentang bagaimana pancasila menjadi sebuah idiologi yang paripurna, dan Sukarno ditempatkan sebagai figur yang identik dengan ratu adil.
Statemen-statemen Jatikusumo akhirnya memancing perdebatan yang seru dan muncul dari peserta, Andri Dewanto, Imron Rosyadi dan Muhammad Najib, mencoba memberikan telaah kritis terhadap “teori-teori” yang dikemukakan oleh Jatikusumo. Kritik para peserta lebih banyak menyoroti pada pengkultusan yang berlebihan terhadap figur Sukarno, serta asumsi-asumsi yang selalu dipakai oleh nara sumber dalam mendudukung atau menjelaskan tentang teori-teorinya tentang masa depan Indonesia yang cenderung kurang bisa diterima secara ilmiah. Malah justru Jatikusumo menegaskan bahwa dirinya bukan seorang “paranormal”, namun seorang “spiritualis”, dan keduanya memiliki perbedaan. Dalam kebuntuan perdebatan tersebut, fasilitator berusaha kembali menarik pada tema yang sebenarnya dibahas pada sesi tersebut, namun nampaknya baik narasumber maupun peserta sudah terlanjur “menikmati” perbincangan dengan tema-tema tersebut. Ujung dari perdebatan yang berkembang, Hikmah bafagih memberikan jalan tengah antara, bahwa apa yang dikemukkan oleh Jatikusumo bermuara pada hal yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan cita-cita demokrasi dengan menggunakan tata nilai yang universal, yakni Pancasila yang diciptakan oleh Sukarno. Dan memang benar adanya bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan tata nilai universal lainnya yang diajarkan oleh agama-agama. Perbedaan yang ada hanyalah perbedaan dalam sudut pandang atau perspektif yang digunakan. Dan yang pasti menurut Hikmah, setiap perspektif yangmuncul patit dihargai karena itu semua merupkan kekayaan kebijaksanaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
Sesi malam diisi dengan Dinner Out yang dilaksanakan di Rumah Makan Kantri, dengan acara presentasi dari tim peneliti averroes yang juga merupakan bagian dari kegiatan Penguatan Simpul Demokrasi. Penelitian pertama lebih bersifat logging data demokrasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, sedangkan penelitian kedua bertemakan tentang demokratisasi di desa. Kedua penelitian tersebut saling melengkapi dimana penelitian pertama berbicara tentang gambaran secara umum yang kemudian diperdalam dalam penelitian kedua. Hasil-hasil pnelitian tersebut diarahkan dapat menjadi bahan referensi bagi peserta SD dalam mendesain kerangka kerja atau visi dan misi yang akan dibangun dalam komite komunitas nantinya. Banyak masukan yang diterima oleh para peneliti dari peserta bagi proses penyempurnaan penelitian yang telah dilakukan. Beberapa masukan dari peserta antara lain adalah, penajaman pada bagaimana peran-peran yang telah dilakukan oleh parpol dalam pendidikan politik masyarakat, Gambaran tentang dominasi peran tokoh dalam dinamika politik masupun sosial masyarakat agar lebih digambarkan. Beberapa kritik lain lebih bersifat teknis, seperti bagaimana pemilihan informan penelitian, penggunaan data kuantitatif dan sebagainya. Kedua tim peneliti sangat menghargai beberapa masukan dari peserta yang bermanfaat bagi penyempurnaan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Dari paparan Zawawwi Imron wacana yang berkembang, cenderung memberikan gugatan pada pendapat relevansi antara budaya jawa dengan nilai-nilai demokrasi dan bahkan budaya jawa disebut tidak demokratis. Fakta-faktanya dikemukakkan oleh peserta sekolah demokrasi, antara lain: Rosania mengutip pendapat Mochtar Lubis yang mengatakan bahwa orang jawaa itu hipokrit dan pengecut, realitas tersebut juga masih nampak pada perilaku para aktor-aktor politik saat ini. Muhammad Najib mengungkpkan fakta yang lain, bahwa feodalisme jawa akan cenderung menghmabat proses demokratisasi, nampak pada pola hubungan “kawulo dan gusti” yang sulit untuk menciptakan posisi yang tercipta kesetaraan. Pendapat ditambah lagi oleh Gunawan yang mengatakan, bahwa feodalisme jawa lebih tegas nampak dalam bahasa jawa ada strata yang merujuk pada penggunaan bahasa tergantung dengan siapa berbicara. Dengan orang yang lebih tua, lebih dihormasti berbeda dengan orang-orang yang setara maupun sederajat atau bahkan yang lebih bawah strata sosialnya.
Zawawi Imron menanggapai berbagai wacana yang berkembang dan diungkapkan oleh para peserta dengan memberikan pertanyaan, apa tujuan strata dalam bahasa jawa? Kalau tujuannya adalah penghormatan, dimana letak strata dalam bahasa jawa tersebut menghambat proses demokrasi. Begitu juga dengan pendapat Mochtar Lubis yang dikutip oleh Rosania, Zawawi menyatakan bahwa setiap etinik pasti memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Namun demikian apa yang terjadi pada 1928 menunjukkan bahwa masing-masing suku tidak berusaha untuk menonjolkan kelebihan masing-masing, proses penyepakatan bahasa melayu menjadi bahasa pemersatu/bahasan nasional merupakan bentuk penerimaan atas pluralisme. Sebuah pembacaan puisi dari Zawawi yang bertemakan tentang tanah air yang mengakhiri sesi ini.
Sesi kedua dimulai pada pukul 13.30, dengan narasumber Jatikusumo, seorang budayawan Malang yang pernah menjadi politisi pada jaman Orde Baru. Tema ini sebenarnya diorierntasikan untuk membahas tentang ekologi sosial Malang, dimana akan muncul gambaran atau deskripsi dinamika sosial masyarakat Malang, yang kemudian bisa lebih menjelaskan bagaimana karakter sosial masyarakat Malang dan bila dihubungkan dengan pranata demokrasi akan muncul karakter demokrasi Malang. Namun narasumber lebih banyak kembali mengupas aspek budaya Jawa atau mungkin lebih tepat paham “kejawen”, walaupun Jatikusumo menolak hal itu dengan mengatakan bahwa harus dibedakan antara budaya jawa dengan “kejawen”. Wacana yang dikemukakan oleh Jatikusumo semakin lama semakin jauh dari tema yang diharapkan, ketika dia sampai pada pembahasan tentang bagaimana pancasila menjadi sebuah idiologi yang paripurna, dan Sukarno ditempatkan sebagai figur yang identik dengan ratu adil.
Statemen-statemen Jatikusumo akhirnya memancing perdebatan yang seru dan muncul dari peserta, Andri Dewanto, Imron Rosyadi dan Muhammad Najib, mencoba memberikan telaah kritis terhadap “teori-teori” yang dikemukakan oleh Jatikusumo. Kritik para peserta lebih banyak menyoroti pada pengkultusan yang berlebihan terhadap figur Sukarno, serta asumsi-asumsi yang selalu dipakai oleh nara sumber dalam mendudukung atau menjelaskan tentang teori-teorinya tentang masa depan Indonesia yang cenderung kurang bisa diterima secara ilmiah. Malah justru Jatikusumo menegaskan bahwa dirinya bukan seorang “paranormal”, namun seorang “spiritualis”, dan keduanya memiliki perbedaan. Dalam kebuntuan perdebatan tersebut, fasilitator berusaha kembali menarik pada tema yang sebenarnya dibahas pada sesi tersebut, namun nampaknya baik narasumber maupun peserta sudah terlanjur “menikmati” perbincangan dengan tema-tema tersebut. Ujung dari perdebatan yang berkembang, Hikmah bafagih memberikan jalan tengah antara, bahwa apa yang dikemukkan oleh Jatikusumo bermuara pada hal yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan cita-cita demokrasi dengan menggunakan tata nilai yang universal, yakni Pancasila yang diciptakan oleh Sukarno. Dan memang benar adanya bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan tata nilai universal lainnya yang diajarkan oleh agama-agama. Perbedaan yang ada hanyalah perbedaan dalam sudut pandang atau perspektif yang digunakan. Dan yang pasti menurut Hikmah, setiap perspektif yangmuncul patit dihargai karena itu semua merupkan kekayaan kebijaksanaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
Sesi malam diisi dengan Dinner Out yang dilaksanakan di Rumah Makan Kantri, dengan acara presentasi dari tim peneliti averroes yang juga merupakan bagian dari kegiatan Penguatan Simpul Demokrasi. Penelitian pertama lebih bersifat logging data demokrasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, sedangkan penelitian kedua bertemakan tentang demokratisasi di desa. Kedua penelitian tersebut saling melengkapi dimana penelitian pertama berbicara tentang gambaran secara umum yang kemudian diperdalam dalam penelitian kedua. Hasil-hasil pnelitian tersebut diarahkan dapat menjadi bahan referensi bagi peserta SD dalam mendesain kerangka kerja atau visi dan misi yang akan dibangun dalam komite komunitas nantinya. Banyak masukan yang diterima oleh para peneliti dari peserta bagi proses penyempurnaan penelitian yang telah dilakukan. Beberapa masukan dari peserta antara lain adalah, penajaman pada bagaimana peran-peran yang telah dilakukan oleh parpol dalam pendidikan politik masyarakat, Gambaran tentang dominasi peran tokoh dalam dinamika politik masupun sosial masyarakat agar lebih digambarkan. Beberapa kritik lain lebih bersifat teknis, seperti bagaimana pemilihan informan penelitian, penggunaan data kuantitatif dan sebagainya. Kedua tim peneliti sangat menghargai beberapa masukan dari peserta yang bermanfaat bagi penyempurnaan hasil penelitian yang telah dilakukan.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
