SIMPUL - Pelaksanaan Sekolah Demokrasi ke-8 dimulai pada Sabtu, 8 Juli 2006. Sesi pertama langsung diisi oleh Eni Haryati dengan bercerita tentang sistematika penulisan modul Kebijakan publik. Harapannya walaupun yang menyampaikan materi modul tidak beliau sendiri, namun bisa dijadikan bahan komparasi dari berbagai nara sumber yang lain...
Pelaksanaan Sekolah Demokrasi ke-8 dimulai pada Sabtu, 8 Juli 2006. Sesi pertama langsung diisi oleh Eni Haryati dengan bercerita tentang sistematika penulisan modul Kebijakan publik. Harapannya walaupun yang menyampaikan materi modul tidak beliau sendiri, namun bisa dijadikan bahan komparasi dari berbagai nara sumber yang lain.
Ibu Eni Haryati selama 90 menit menjelaskan berbagai hal terkait dengan konsep kebijakan publik diantaranya adalah memaparkan fenomena dobel “D” pada abad 21, yaitu Demokrasi dan Desentralisasi. Disampaikan pula berbagai fenomena global, nasional dan lokal yang berimplikasi kepada masyarakat. Implikasinya adalah dari otoriter ke demokratis dan dari ortodoks ke responsif. Sehingga secara ideal Desentralisasi mampu mentransfer wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat ke Publik/masyarakat dan pemerintah daerah.
Sesi kedua dimulai pada pukul 15.00 dengan narasumber Nehruddin, kepala Bappeda kab. Malang dan dari Bappeda Prov. Jatim mengirimkan catatan sebagai bahan bacaan dalam materi ini, yaitu pointer penyusunan agenda pemerintah dalam kebijakan publik.
Nehruddin banyak menyampaikan teknis dalam pelaksanaan kebijakan publik di kabupaten Malang. Diawali dengan penjelasan tentang konsep demokrasi, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, dilanjutkan dengan posisi Kabupaten Malang dalam membangun demokrasi. Dia menjelaskan ada 3 pilar yang urgent, adalah pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Secara ideal ketiga pilar tersebut mampu untuk berperan secara sinergis dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang ideal adalah terwujudnya demokrasi. Dan ketiga pilar tersebut harus didukung oleh 4 hal, antara lain : Intelektual, emosional, perilaku sosial dan perilaku ekonomi.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan tentang jiwa kebijakan publik, yang meliputi; orientasi pengaturan (kepentingan bersama, mengikat semua, ada sanksi), orientasi visi (visi bersama, komitmen dan sukarela). Dan beliau sampai saat ini masih meyakini bahwa MUSREMBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) adalah satu-satu model yang ideal dalam proses penentuan kebijakan publik. Karena model ini merupakan model penyerapan, penjaringan dan penguatan komitmen kebijakan pulik yang dianggap efektif.
Sesi malam diisi dengan Diskusi interaktif yang diantarkan oleh GM Jawa Pos Radar Malang, yang mengupas tentang posisi media dalam membangun komunikasi politik dan kebijakan publik. Dia memaparkan 30 menit tentang posisi media dalam membangun opini dalam kebijakan publik. Diawali oleh asal mula munculnya opini publik. Opini publik diawali dengan adanya opini pribadi yang dikemas sedemikian rupa untuk ditranfer antar orang atau langsung ke media massa. Jika opini tersebut kuat, dapat dipercaya dan berkualitas, maka opini tersebut akan senantiasa mewarnai semua sektor opini di masyarakat. Namun, sampai saat ini kendala bagi pers sendiri sangat berat, baik kaitannya dengan keputusan manajemen perusahaan maupun intimidasi dari berbagai pihak.
Hal demikian dapat dilawan dengan kekuatan rakyat, yang mungkin bisa diwakili oleh bapak-ibu peserta sekolah demokrasi. Mari bersama-sama kekuatan itu harus kita ciptakan untuk membangun demokrasi di lingkungaan wilayah kita.
Dilanjutkan sesi tanya jawab, langsung direspon oleh peserta SD Mbak Rosa dia menanyakan kualitas dan komitmen wartawan yang bisa memungkinkan terjadi manipulasi opini?. Dilanjutkan dengan mas Henry yang juga mempertanyakan posisi media dalam ikut serta membangun demokrasi dan media massa sebenarnya memihak kepada siapa?. Mas Wahyu juga menanyakan tentang apakah berani media massa konfrontasi dengan birokrat?
Hatta Chumaidi selaku narasumber menjelaskan secara umum bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, adalah kualitas dan komitmen wartawan dipilah menjadi 3 jenis, yaitu wartawan magang, semikaryawan dan karyawan. Tentunya bapak ibu tahu dan bisa mampu membedakan diantara ketiganya tersebut. Hal ini juga sangat besar pengaruh dari manajemen perusahaan yang secara tegas disampaikan bahwa jika tidak sesuai dengan harapan pilihannya adalah terus atau keluar ! Dalam membangun demokrasi faktor yang penting adalah terdapat transparansi. Sehingga media massa diupayakan secara transparan mengungkapkan berbagai hal tentang yang menjadi permasalahan di masyarakat maupun di tingkat birokrasi. Secara maksimal kita sudah mengupayakan itu. Namun, kendala yang paling besar adalah intimidasi dari berbagai pihak khususnya dengan Birokrat. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya, beranikah konfrontasi? Berani ! tapi ada catatannya, yaitu adanya komitmen dan kebersamaan dari semua elemen masyarakat. Jangan hanya berani ngomong tapi jika itu terjadi, diantara kita itu banyak yang cari selamatnya sendiri.
Sesi pertama pada hari kedua pelaksanaan Sekolah Demokrasi VIII diisi dengan diskusi kelompok yang dinamakan dengan diskusi analisis media terhadap kebijakan publik. Diskusi ini mencoba menganalisa dari suatu peristiwa yang berimplikasi kepada hasil kebijakan publik. Namun, belum selesai dilaksanakannya presentasi kelompok terpaksa harus dihentikan, karena narasumber untuk hari kedua ini sudah datang. Sehingga sessi V dilanjutkan oleh bapak Aribowo dari Unair. Beliau mengupas tentang Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik (membangun jaringan dan koalisi).
Sesi V bapak Aribowo pada pukul 10.15 – 13.45 wib tentang Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik; Membangun jaringan dan koalisi. Diawali dengan pemaparan tentang konsep kebijakan publik dan model kebijakan publik, yang antara lain; elit, plural, komparatif dan inkremental. Dilanjutkan dengan memberikan tolok ukur anggota DPR/D profesional, yaitu; responsivitas, reliabilitas dan akuntablitas. Responsibiltas berkaitan dengan kemampuan anggota legislatif dalam mentransformasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik. Reliabilitas berkait dengan kemampuan anggota legeslatif dalam mentransformasikan berbagai isu dan program yang mereka tawarkan pada saat kampanye kedalam suatu kebijakan politik. Akuntabilitas berkait dengan kemampuan anggota legeslatif dalam bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan untuk terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Model kebijakan, elit adalah komunikasi politik dari atas ke bawah bersifat sub ordinasi dan dominasi, kekuatan masyarakat hanya digunakan sebagai alat legitimasi, tidak adanya pluralisme. Contohnya adalah negara korporasi, birokrasi militer, otoriter dll. Model Pluralis adalah adanya komunikasi intensif antar kelompok masyarakat; antara elit dengan massa, antara media massa dengan masyarakat. Adanya saling tergantung antara elit dan massa dalam penyusunan kebijakan publik. Model komparatif adalah biasa kebijakan dilakukan secara rasional, mendasar, dan komprehensif. Model Inkremental yaitu kebijakan dilakukan secara gradual dan tambal sulam. Tidak perlu membongkar secara mendasar, tetapi memperbaiki yang dianggap lemah. Tidak terasa 90 menit telah berlalu dan dilanjutkan tanya jawab. Saat tanya jawab peserta cukup antusias dengan meng-counter dan menanyakan beberapa stetemen narasumber. Untuk tanyajawab kurang lebih 45 menit dan sessi ini diakhiri pukul 13.45. dilanjutkan dengan evaluasi yang dipandu oleh fasilitator.
Ibu Eni Haryati selama 90 menit menjelaskan berbagai hal terkait dengan konsep kebijakan publik diantaranya adalah memaparkan fenomena dobel “D” pada abad 21, yaitu Demokrasi dan Desentralisasi. Disampaikan pula berbagai fenomena global, nasional dan lokal yang berimplikasi kepada masyarakat. Implikasinya adalah dari otoriter ke demokratis dan dari ortodoks ke responsif. Sehingga secara ideal Desentralisasi mampu mentransfer wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat ke Publik/masyarakat dan pemerintah daerah.
Sesi kedua dimulai pada pukul 15.00 dengan narasumber Nehruddin, kepala Bappeda kab. Malang dan dari Bappeda Prov. Jatim mengirimkan catatan sebagai bahan bacaan dalam materi ini, yaitu pointer penyusunan agenda pemerintah dalam kebijakan publik.
Nehruddin banyak menyampaikan teknis dalam pelaksanaan kebijakan publik di kabupaten Malang. Diawali dengan penjelasan tentang konsep demokrasi, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, dilanjutkan dengan posisi Kabupaten Malang dalam membangun demokrasi. Dia menjelaskan ada 3 pilar yang urgent, adalah pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Secara ideal ketiga pilar tersebut mampu untuk berperan secara sinergis dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang ideal adalah terwujudnya demokrasi. Dan ketiga pilar tersebut harus didukung oleh 4 hal, antara lain : Intelektual, emosional, perilaku sosial dan perilaku ekonomi.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan tentang jiwa kebijakan publik, yang meliputi; orientasi pengaturan (kepentingan bersama, mengikat semua, ada sanksi), orientasi visi (visi bersama, komitmen dan sukarela). Dan beliau sampai saat ini masih meyakini bahwa MUSREMBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) adalah satu-satu model yang ideal dalam proses penentuan kebijakan publik. Karena model ini merupakan model penyerapan, penjaringan dan penguatan komitmen kebijakan pulik yang dianggap efektif.
Sesi malam diisi dengan Diskusi interaktif yang diantarkan oleh GM Jawa Pos Radar Malang, yang mengupas tentang posisi media dalam membangun komunikasi politik dan kebijakan publik. Dia memaparkan 30 menit tentang posisi media dalam membangun opini dalam kebijakan publik. Diawali oleh asal mula munculnya opini publik. Opini publik diawali dengan adanya opini pribadi yang dikemas sedemikian rupa untuk ditranfer antar orang atau langsung ke media massa. Jika opini tersebut kuat, dapat dipercaya dan berkualitas, maka opini tersebut akan senantiasa mewarnai semua sektor opini di masyarakat. Namun, sampai saat ini kendala bagi pers sendiri sangat berat, baik kaitannya dengan keputusan manajemen perusahaan maupun intimidasi dari berbagai pihak.
Hal demikian dapat dilawan dengan kekuatan rakyat, yang mungkin bisa diwakili oleh bapak-ibu peserta sekolah demokrasi. Mari bersama-sama kekuatan itu harus kita ciptakan untuk membangun demokrasi di lingkungaan wilayah kita.
Dilanjutkan sesi tanya jawab, langsung direspon oleh peserta SD Mbak Rosa dia menanyakan kualitas dan komitmen wartawan yang bisa memungkinkan terjadi manipulasi opini?. Dilanjutkan dengan mas Henry yang juga mempertanyakan posisi media dalam ikut serta membangun demokrasi dan media massa sebenarnya memihak kepada siapa?. Mas Wahyu juga menanyakan tentang apakah berani media massa konfrontasi dengan birokrat?
Hatta Chumaidi selaku narasumber menjelaskan secara umum bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, adalah kualitas dan komitmen wartawan dipilah menjadi 3 jenis, yaitu wartawan magang, semikaryawan dan karyawan. Tentunya bapak ibu tahu dan bisa mampu membedakan diantara ketiganya tersebut. Hal ini juga sangat besar pengaruh dari manajemen perusahaan yang secara tegas disampaikan bahwa jika tidak sesuai dengan harapan pilihannya adalah terus atau keluar ! Dalam membangun demokrasi faktor yang penting adalah terdapat transparansi. Sehingga media massa diupayakan secara transparan mengungkapkan berbagai hal tentang yang menjadi permasalahan di masyarakat maupun di tingkat birokrasi. Secara maksimal kita sudah mengupayakan itu. Namun, kendala yang paling besar adalah intimidasi dari berbagai pihak khususnya dengan Birokrat. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya, beranikah konfrontasi? Berani ! tapi ada catatannya, yaitu adanya komitmen dan kebersamaan dari semua elemen masyarakat. Jangan hanya berani ngomong tapi jika itu terjadi, diantara kita itu banyak yang cari selamatnya sendiri.
Sesi pertama pada hari kedua pelaksanaan Sekolah Demokrasi VIII diisi dengan diskusi kelompok yang dinamakan dengan diskusi analisis media terhadap kebijakan publik. Diskusi ini mencoba menganalisa dari suatu peristiwa yang berimplikasi kepada hasil kebijakan publik. Namun, belum selesai dilaksanakannya presentasi kelompok terpaksa harus dihentikan, karena narasumber untuk hari kedua ini sudah datang. Sehingga sessi V dilanjutkan oleh bapak Aribowo dari Unair. Beliau mengupas tentang Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik (membangun jaringan dan koalisi).
Sesi V bapak Aribowo pada pukul 10.15 – 13.45 wib tentang Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik; Membangun jaringan dan koalisi. Diawali dengan pemaparan tentang konsep kebijakan publik dan model kebijakan publik, yang antara lain; elit, plural, komparatif dan inkremental. Dilanjutkan dengan memberikan tolok ukur anggota DPR/D profesional, yaitu; responsivitas, reliabilitas dan akuntablitas. Responsibiltas berkaitan dengan kemampuan anggota legislatif dalam mentransformasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik. Reliabilitas berkait dengan kemampuan anggota legeslatif dalam mentransformasikan berbagai isu dan program yang mereka tawarkan pada saat kampanye kedalam suatu kebijakan politik. Akuntabilitas berkait dengan kemampuan anggota legeslatif dalam bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan untuk terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Model kebijakan, elit adalah komunikasi politik dari atas ke bawah bersifat sub ordinasi dan dominasi, kekuatan masyarakat hanya digunakan sebagai alat legitimasi, tidak adanya pluralisme. Contohnya adalah negara korporasi, birokrasi militer, otoriter dll. Model Pluralis adalah adanya komunikasi intensif antar kelompok masyarakat; antara elit dengan massa, antara media massa dengan masyarakat. Adanya saling tergantung antara elit dan massa dalam penyusunan kebijakan publik. Model komparatif adalah biasa kebijakan dilakukan secara rasional, mendasar, dan komprehensif. Model Inkremental yaitu kebijakan dilakukan secara gradual dan tambal sulam. Tidak perlu membongkar secara mendasar, tetapi memperbaiki yang dianggap lemah. Tidak terasa 90 menit telah berlalu dan dilanjutkan tanya jawab. Saat tanya jawab peserta cukup antusias dengan meng-counter dan menanyakan beberapa stetemen narasumber. Untuk tanyajawab kurang lebih 45 menit dan sessi ini diakhiri pukul 13.45. dilanjutkan dengan evaluasi yang dipandu oleh fasilitator.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|