Kebijakan Partisipatif Minimalkan Konflik

SIMPUL - Problem utama proses kebijakan publik di Indonesia adalah rendahnya proporsi partisipasi publik di dalamnya. Ditengarai, ada dua sebab utama mengapa proporsi keterlibatan masyarakat rendah: pertama, bahwa elit penentu kebijakan masih belum ikhlas memberikan kesempatan kepada publik untuk turut berperan dalam proses-proses kebijakan.

Memang, masih terasa adanya kekhawatiran di kalangan elit kekuasaan bahwa dengan memberikan kesempatan kepada publik secara luas untuk ikut menentukan kebijakan, maka menjadi kian sulit bagi elit kekuasaan untuk menyelewengkan kebijakan publik. Dengan kata lain, belum ada niatan baik dari elit kekuasaan untuk bersikap transparan dalam mengelola wewenang kekuasaan yang diamanahkan kepada mereka.

Sebab kedua, ternyata masyarakat juga belum mampu memanfaatkan kesempatan partisipasi yang sesungguhnya telah terbuka lebar. Selain kuantitas partisipasi, kualitas keterlibatan masyarakat juga masih memprihatinkan. Makanya, bentuk-bentuk penjaringan aspirasi masyarakat ternyata tak lebih hanya berfungsi sebagai seremoni belaka. Kebijakan yang dihasilkan, secara prosedural barangkali dapat dikatakan partisipatif, tetapi tidak dalam hal substansial. Sehingga, produk kebijakan pun sepertinya masih jauh dari dambaan akan rasa keadilan.

Program Sekolah Demokrasi di Kabupaten Malang, dalam setiap kesempatan, selalu berusaha untuk mendorong tercapainya partisipasi publik yang berkualitas dan memiliki kuantitas yang terus meningkat. Sehingga, kemandirian publik untuk melakukan demokratisasi selalu dijadikan target antara yang sangat penting demi mewujudkan demokrasi di semua level kehidupan kewarganegaraan.

Dalam kaitannya dengan mendorong publik untuk meningkatkan kemandirian mereka, selama Bulan Nopember 2007 dilakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Talkshow Radio XVIII
Pelaksanaan talkshow radio XVIII dilakukan pada Hari Kamis, 29 Nopember 2007 pukul 08.00-09.00 on air di studio 1 RRI Malang. Tema yang diangkat dalam talkshow kali ini adalah “Pendidikan Alternatif Bagi Anak Usia Sekolah”. Tema ini sengaja dipilih sebagai salah satu upaya merefleksikan keberadaan anak-anak usia belajar di Indonesia yang tidak dapat menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah yang ada. Padahal, seharusnya pendidikan nasional seharusnya memperhatikan perkembangan anak usia sekolah dari segala macam strata sosial di masyarakat, berikut segala potensi yang mereka miliki. Sebagai narasumber talkshow kali ini adalah para peserta Sekolah Demokrasi angkatan tahun II, yakni: Asikawati, Antonius Dwi dan Alim Mustofa. Ketiga-tiganya adalah aktivis LSM yang menaruh concern pada persoalan pendidikan luar sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu. Dari pelaksanaan talkshow ini, terlihat bahwa antusiasme masyarakat ternyata cukup tinggi terhadap isu-isu pendidikan, khususnya dalam hal pendidikan luar sekolah.

2.Sekolah Demokrasi Pertemuan XVI
Sekolah Demokrasi pertemuan XVI dilaksanakan di Guest House Unibraw pada Hari Sabtu-Minggu, 24-25 Oktober 2007 dengan penyampaian materi “Legislasi Daerah dan Demokrasi”. Penyam-paian materi ini dalam Sekolah Demokrasi di-maksudkan sebagai upaya untuk mening-katkan pengetahuan dan ketrampilan dalam hal proses-proses kebi-jakan daerah. Sehingga, para peserta Sekolah Demokrasi di Kabupa-ten Malang diharapkan dapat memperdalam wacana mengenai legislasi daerah, sekaligus juga mampu mempertajam kemampuan dan ketrampilan dalam hal pembuatan peraturan dan kebijakan daerah.
Hadir sebagai narasumber dalam Sekolah Demokrasi kali ini adalah Dr. Fajrul Falaakh, SH. MH (UGM/penulis mo-dul KID) dan Aan Eko Budi, SH., MH. (Unibraw). Banyak hal yang dikupas oleh kedua narasumber tersebut, antara lain tentang proses pembuatan peraturan daerah (perda), termasuk peraturan dan atau keputusan kepala daerah. serta dimensi-dimensi politik dan hukum yang terkandung dalam setiap produk legislasi daerah. Selain itu, dari berbagai diskusi juga didapati bahwa proses-proses legislasi daerah ternyata masih didominasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan daripada kepentingan masyarakat. Masyarakat ternyata belum memperoleh dan mempergunakan hak partisipasi politik mereka secara utuh.

3. Talkshow TV
Talkshow TV VIII Program Sekolah Demokrasi diselenggarakan pada Hari Rabu sore, 28 Nopember 2007 di Studio I Batu TV. Tema yang dibahas pada kegiatan tersebut adalah “Dinamika Demokratisasi dalam Pembangunan Kabupaten Malang”. Tema ini sengaja diketengahkan sebagai bahan refleksi peringatan HUT Kabupaten Malang. Dipandu oleh Syahrotsa Rahmania, talkshow ini menampilkan beberapa narasumber, yakni: Mohammad Noor Muklas (anggota DPRD Kabupaten Malang/alumni Sekolah Demokrasi angkatan tahun I), Pandriyono (Yayasan Pengembangan Pedesaan), Moh. Sholeh (AMPI Kota Malang) dan Sunarti (Fatayat NU Kabupaten Malang) yang ketiganya merupakan peserta Sekolah Demokrasi angkatan tahun II. Dari talkshow tersebut muncul beberapa rekomendasi, antara lain: dibutuhkan reformulasi partisipasi masyara-kat dalam aktivitas pembangunan daerah, otonomi masyarakat desa dalam mengelola anggaran, revitalisasi partai politik dalam pembelajaran demokrasi bagi rakyat, pengelolaan sumber daya alam yang optimal, peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan serta peningkatan lapangan kerja.

4. Penerbitan Newsletter Edisi XXII
Newsletter Simpul Demokrasi Bulan Nopember edisi XXII difokuskan pada topik tentang “Pers dan Demokrasi”. Dalam newsletter edisi tersebut dikupas banyak hal tentang tentang peran dan fungsi serta harapan untuk kalangan pers dlam mendorong demokratisasi.

5. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
RTL pada Bulan Desember ini, meliputi : Talkshow Radio XIX dan XX, Talkshow TV IX, Sekolah Demokrasi pertemuan XVII dan XVIII, Kegiatan Inisiasi Peserta, Penerbitan Buku Seri Demokrasi VII serta proses penerbitan Newsletter Edisi XXIV Bulan Januari 2008.