SIMPUL - Kegiatan Talkshow Televisi ”Gardu Demokrasi” I dilaksanakan pada Hari Kamis, 4 Pebruari 2010 di Studio ATV pukul 16.00–17.00 WIB live. Presenter pada kali ini adalah Sutomo E. Putro selaku Fasilitator Program Sekolah Demokrasi Kota Batu. Hadir sebagai narasumber adalah Bapak Heri Setiyono, selaku Koordinator Program Sekolah Demokrasi Kota Batu dan Rurid Rudianto, dari Malang Budgeting Wath (MADEWA).
Kegiatan ini diawali dengan pengantar yang sampaikan oleh Presenter tentang tema tersebut bahwa APBD merupakan kitab suci dan bahkan roh dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap daerah. Untuk itu, apa sebenarnya APBD itu dan sekaligus bagaimana peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pelaksanaan dan kontrol terhadap APBD tersebut.
Dilanjutkan dengan penyampaian gagasan oleh masing –masing narasumber.
Narasumber pertama, Heri Setiyono, menjelaskan bahwa APBD sebagai kitab sucinya setiap daerah. Sehingga, bagi semua warga masyarakat berhak untuk mempunyai dan bahkan seharusnya dapat membaca kitab tersebut. Dalam konteks APBD maka semua pihak harus mempunyai niatan suci dalam melaksanakan dan mengawal terhadap pelaksanaannya. Sehingga, sudah seharusnya bagi pemerintah dan lembaga DPRD berkewajiban mensosialisasikan dokumen tersebut untuk diketahu dan dipahami secara detail bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat dan CSO juga harus terus berupaya dalam memberikan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman terhadap APBD.
Narasumber kedua, Rurid Rudianto, menambahkan bahwa selama ini dokumen APBD hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Untuk itu, perlu ada desain program yang dilaksanakan pemerintah agar masyarakat dapat mengakses dengan cepat tentang dokumen APBD tersebut. Kalau masa lalu (masa Orba) dokumen seperti ini menjadi rahasia negara. Namun untuk saat ini harus menjadi milik publik. Diera demokratisasi saat ini, harus menempatkan rakyat sebagai partner dalam penyelenggaraan negara, agar apa yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif harus memerikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi setiap proses tahapan kebijakan publik. Dengan semangat ini, maka ada kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai amanah rakyat.
Dilanjutkan sesi dialog, ada 2 (dua) penanya yang sempat terangkat dan beberapa penelpon, antara lain : 1). Harjo, Batu, seperti disampaikan narasumber bahwa masyarakat harus mempunyai dokumen APBD. Namun, selama ini APBD hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan masyarakat sangat kesulitan untuk mengakses dokumen tersebut. Saya juga berharap agar era demokratisasi saat ini mampu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dan upaya untuk memberikan pelatihan singkat dan praktis membaca APBD kepada masyarakat sangat diharapakan. Semoga program seperti ini terus ada dan mengajak pemerintah untuk juga berpartisipasi. 2). Edi, Batu; program seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan saya berharap agar kelompok masyarakat juga memberikan pendampingan kepada masyarakat agar juga pinter, tidak hanya pemerintahnya saja, sehingga sering kali pemerintah menipu masyarakat. Saya juga berharap program seperti ini pemerintah dan para wakil rakyat juga harus aktif berdialog bersama rakyat, agar apa yang diharapakan mampu terealisasi dengan sebaik – baiknya untuk kemakmuran masyarakat.
Tanggapan narasumber, bahwa APBD adalah dokumen publik yang harus mampu diakses secara mudah oleh masyarakat. Rakyat juga bertanggungjawab dalam mengawal dan kontrol terhadap pelaksanaannya. Untuk itu, masyarakat harus mampu membaca APBD, sehingga dapat digunakan sebagai bahan kontrol agar transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat berjalan dengan benar. (red. Iwan Irawan Wijaya).
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
