SIMPUL - Tema ini diangkat dalam talkshow V Program Sekolah Demokrasi di RRI Malang pada tanggal 10 April 2008. narasumber yang menjadi pembvicara dalam talkshow kali ini adalah Qomaruddin (fasilitator lapangan pelaksanaan konversi), ri Siswanto dan Kholilatul Ummahm (peserta Sekolah Demokrasi...
Tema ini diangkat dalam talkshow V Program Sekolah Demokrasi di RRI Malang pada tanggal 10 April 2008. narasumber yang menjadi pembvicara dalam talkshow kali ini adalah Qomaruddin (fasilitator lapangan pelaksanaan konversi), Hari Siswanto dan Kholilatul Ummah (peserta Sekolah Demokrasi tahun ke III). Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mulai merealisasikan program konversi minyak tanah ke bahan bakar gas atau Elpiji. Kebijakan tersebut terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Subsidi tersebut memang cukup memusingkan para pengambil kebijakan di negeri ini. Bagaimana tidak, setiap tahunnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibebani dengan besarnya subsidi yang harus ditanggung terutama untuk subsidi BBM.
Sayangnya, rencana konversi tersebut terasa mendadak dan tidak terencana dengan matang. Tak heran berbagai masalah dalam pelaksanaannya muncul seakan tiada hentinya. Mulai ribut-ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh kantor menteri koperasi dan UKM. Belum jelas sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang mencapai ratusan milyar rupiah. Diperparah dengan rendahnya sosialisasi kepada masyarakat yang justru sedang giat-giatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar batubara sesuai program pemerintah sebelumnya. Ketidaksiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian Elpiji, hingga kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelompok masyarakat penerima kompor dan tabung gas gratis.
Dampak penghapusan subsidi untuk bensin dan solar, tampaknya kurang mendapat pengamatan yang komprehensif. Himpitan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin seperti nelayan di pesisir, pengusaha kecil semakin terpuruk. Belum lagi ulah para spekulan, pengoplos dan buruknya distribusi Pertamina. Program konversi tersebut agaknya juga tidak begitu matang direncanakan, dari sisi penyerahan tendernya yang aman menyangkut penanggung jawab utama serta institusi pelaksana untuk setiap sub program. Saat ini peran, fungsi dan tugas masing-masing institusi yang terlibat masih rancu.
Konversi penggunaan minyak tanah memang harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat masih tingginya permintaan dan ketergantungan nasional terhadap BBM. Namun pemerintah seharusnya mamapu mengelola program ini sehingga tujuan mendasar dari konversi ini tidak terkotori dengan buruknya manajemen dan perencanaan dan proses klutif dalam pelaksanaannya.
Sayangnya, rencana konversi tersebut terasa mendadak dan tidak terencana dengan matang. Tak heran berbagai masalah dalam pelaksanaannya muncul seakan tiada hentinya. Mulai ribut-ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh kantor menteri koperasi dan UKM. Belum jelas sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang mencapai ratusan milyar rupiah. Diperparah dengan rendahnya sosialisasi kepada masyarakat yang justru sedang giat-giatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar batubara sesuai program pemerintah sebelumnya. Ketidaksiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian Elpiji, hingga kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelompok masyarakat penerima kompor dan tabung gas gratis.
Dampak penghapusan subsidi untuk bensin dan solar, tampaknya kurang mendapat pengamatan yang komprehensif. Himpitan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin seperti nelayan di pesisir, pengusaha kecil semakin terpuruk. Belum lagi ulah para spekulan, pengoplos dan buruknya distribusi Pertamina. Program konversi tersebut agaknya juga tidak begitu matang direncanakan, dari sisi penyerahan tendernya yang aman menyangkut penanggung jawab utama serta institusi pelaksana untuk setiap sub program. Saat ini peran, fungsi dan tugas masing-masing institusi yang terlibat masih rancu.
Konversi penggunaan minyak tanah memang harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat masih tingginya permintaan dan ketergantungan nasional terhadap BBM. Namun pemerintah seharusnya mamapu mengelola program ini sehingga tujuan mendasar dari konversi ini tidak terkotori dengan buruknya manajemen dan perencanaan dan proses klutif dalam pelaksanaannya.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
