Seri 10 Akuntabilitas Pelayanan Publik

SIMPUL - Sampai pada tahun 1990-an, agak lama setelah meninggalkan kantornya di Downing Street, London, diakui oleh banyak penulis, Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher telah maletakkan dasar-dasar radikal bagi program reformasi pelayanan publik. Meskipun dalam konteks politik dan pemerintahan, isu perbaikan pelayanan telah menjadi pembicaraan lawas, Thatcher dianggap melakukan terobosan dengan ide-ide, bagaimana seharusnya institusi pemerintah mengorganisasi juga membiayai pelayanan publik dengan efektif.

Meski begitu, bagi para politikus anti-Thatcer, apa yang dilakukan perdana menteri yang naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1979 itu, bukanlah sebuah hal baru. Mereka beranggapan, program-program Thatcher sejatinya adalah agenda politik Inggris jangka panjang yang telah dicanangkan sebelumnya. Ini secara otomatis terjadi, karena memang, secara politik, Inggris sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kentalnya kultur monarki.

Tetapi tidak bisa dibantah, jargon terkenal “Three Es” (efficiency, effectiveness dan economy), produk “asli” Thacher, telah bergaung melintas batas negara. Begitu melekatnya slogan tersebut, hingga jika membincang efektifitas pelayanan, banyak dari kita akan terkoneksikan pada sosok Thatcher, bukan hanya pada politik modernisasi Inggris.

Efiseinsi pelayanan publik sendiri, dicetuskan dan sepenuhnya digawangi oleh Lord Rayner’s pada era 1980-an. Ini merujuk pada eliminasi praktik yang tidak bermanfaat terutama di BUMN.

Selain itu muncul term-term seperti akuntabilitas dan responsibilitas pelayanan publik. Dalam konteks politik, dua kata tersebut digunakan pada maksud yang hampir sama. Namun sebetulnya, dua kata itu mengandung makna ambigu. Problemnya terutama pada penggunaannya pada aras reformasi pelayanan publik.

Meskipun tidak mudah untuk mengurai, akuntabilitas merujuk pada pemastian bahwa pekerjaan tepat dilakukan dan sistemnya menjadi mapan. Sistem kontrol ketat, dengan juga membuka peluang terhadap penjelasan (explanation) masuk akal terhadap beberapa kesalahan kecil pelayanan publik yang masih bisa ditolenrasi. Meminimalisir kesalahan adalah salah salah satu kata kuncinya. Sedangkan responsibilitas mangacu pada individu, yang terlibat langsung pada pelayanan. Peran dan fungsi masing-masing orang mendapat penekanan di sini. Karena tindakan individu sangat berpengaruh pada harmonisasi sistem. Kalau salah satu bagian saja, misalnya kementrian, melakukan kesalahan fatal, dampaknya akan meluber ke sana-ke mari.

Untuk kasus Inggris, responsibilitas sangat kental dipengaruhi pula pada sistem yang dikembangkan. Misalnya, birokrasi pelayanan bertanggungjawab pada kementrian, lantas kementrian bertanggungjawab pada parelemen, terkahir parlemen bertanggungjawab kepada rakyat. Begitu seterusnya.

Dari sini, agak jelas perbedaan antara akuntabiltas dan responsibiltas yaitu terletak pada implikasi yang terjadi. Perbedaan peran, sangsi, prosedur sangat berdampak pada sejauh mana birokrasi bekerja dengan baik. Misalnya di banyak negara, banyak terjadi parlemen yang tidak memihak terhadap kepentingan rakyat banyak. Ada juga, parlemen yang malah dikendalikan badan lain. Contohnya eksekutif, yang karena berada dalam satu gerbong partai, atau sudah kadung melakukan bermacam-macam kontrak politik, malah didekte institusi lain. Hal ini berekses pada tipisnya tanggungjawab kementrian/eksekutif terhadap beresnya pelayanan publik.

Inggris selain memperkuat basis responsibilitas juga banyak mendirikan badan-badan pengontrol yang bertanggungjawab pada parlemen. Misalnya Controller and Auditor General dan National Audit Office, terutama untuk menjaga akuntabilitas sektor keuangan dan juga memberikan sangsi pada birokrat yang membandel. Badan-badan tersebut juga didirikan dan mempunyai kekuasaan khusus sampai level pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Inggris di bawah Thatcher dan suksesornya John Major, telah melakukan pergeseran dari adminstrasi publik menuju manajemen publik. Dalam konteks politik kebijakan ini memang sangat dipengaruhi oleh hasrat Thatcher yang berhaluan “kanan” tersebut untuk menggaungkan ideologi pasar bebas. Makanya, birokrat di sektor publik harus belajar dan memahami bagaimana kinerja sektor privat terutama dalam hal manajemen. Kulturnya pun kudu ditransformasikan. Metode manajemen, model-modelnya, nilai-nilainya sebisa mungkin diintegralkan dalam tingkah laku birokrat yang memang berprespektif bisnis. Dimasa depan, public management, diyakini Thatcher akan sangat relevan untuk membuat pemerintahan lebih baik.

Di Amerika Serikat, trend hampir sama terjadi pula. Ronald Reagen, yang berpandangan sama dengan Thatcher mengenai potensi pasar bebas, juga mencanangkan kebijakan ke arah serupa. Ini semakin diperkuat, ketika buku Reinventing Government, karya dua teoritikus ternama negeri paman sam, Osborne dan Gaebler (1992), menjadi salah satu acuan penting mekanisme birokrasi AS. Buku tersebut juga menjadi bestseller dan mendapat perhatian luas di Inggris.

Namun, kasusnya akan menjadi berbeda, ketika membincang birokrasi di negara-negara berkembang. Banyak penulis, misalnya Metcalfe (1993), sinis terhadap manajemen publik ini. Menurutnya, model manajeman yang menekankan presisi untuk mencapai efisiensi tidak sejalan dengan kompleksitas sektor publik. Bagi Metcalfe, sektor bisnis terlampau berwajah tunggal, hanya mencari keuntungan belaka, dan abai terhadap berwarnanya permasalahan sosiologis masyarakat luas.

Karena kompleksitas perbedaan masalah itulah, tulisan ini hendak pula melihat berbagai macam model akuntabilitas pelayanan publik dibeberapa negara, industri maju maupun berkembang.

Harus diperkirakan dengan cermat bahwa aktivitas birokrasi publik tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis (3E), tetapi juga harus responsif, representatif dan responsibel (3R). Apabila reformasi birokrasi hanya bergerak pada 3E saja, hasilnya hanya akan dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi mapan, dan memarjinalkan masyarakat yang miskin

Keterangan Buku Seri Demokrasi X

Judul: Reformasi Pelayanan Publik
Penerbit: Program Sekolah Demokrasi dan Averroes Press
Penulis: Saiful Arif, Ahmad Ainur Rohman, Purnomo
Penyunting Saiful Arif
Cetakan I, Oktober 2008