Simpul Demokrasi

SIMPUL - Pertemuan 21 pemimpin negara Asia- Pasifik di Singapura berakhir Ahad lalu (15/11). Acara tahunan yang dibingkai dalam forum APEC atau Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Di antaranya, ke-21 negara bertekad menata ulang ekonomi dunia setelah terjadi krisis finansial serta sepakat menolak proteksionisme dan ekonomi gaya lama.

APEC juga akan memacu terjadinya sistem perdagangan multilateral serta mempercepat integrasi ekonomi regional. Kemudian, mendorong perlawanan terhadap korupsi, membentuk pemerintahan yang luwes dan transparan, dan melakukan upaya-upaya revitalisasi atas ketahanan negara-negara anggota.

Di antara sekian banyak kesepakatan itu, pencabutan proteksionisme bisa jadi yang paling sensitif. Maklum, isu itu kembali hot setelah dunia ditimpa krisis finansial. Saat ini, ketika perekonomian global sedang lesu darah, banyak negara ramai-ramai memproteksi perekonomiannya. Bukan hanya negara berkembang, negara maju pun dengan terang-terangan telah melindungi perekonomian domestik dari serbuan produk asing.

Nah, di sinilah persoalannya. Indonesia dan negara-negara berkembang kerap tak kuasa menahan tekanan negara-negara maju. Bisa jadi, mereka telah mencabut berbagai bentuk proteksi ekonomi. Seperti pembebasan tarif, bea masuk, dan kuota barang atau jasa. Tapi, saat ini justru banyak muncul proteksi gaya baru yang disematkan negara maju.

Misalnya, produk atau jasa dari negara berkembang mesti lulus sertifikasi tertentu. Seperti ramah lingkungan, tidak berlawanan dengan HAM, hingga sertifikat mutu yang kerap dikeluarkan konsultan dari negara maju. Jadi, bukan tak mungkin terjadi konflik kepentingan.

Dalam kerangka ekonomi, pencabutan proteksionisme adalah salah satu manifestasi pasar bebas. Sebagai anggota berbagai kerja sama ekonomi internasional, Indonesia mau tak mau mesti tercebur ke dalamnya. Berlakunya pasar bebas membuat sekat-sekat geografis dan administratif sebuah negara tereduksi.

Memang tidak selamanya kompetisi perdagangan bebas bernilai buruk. Justru kompetisi yang sehat akan menciptakan pemain-pemain ekonomi yang berkualitas. Syaratnya, kompetisi dilakukan seimbang dan tiap pemain punya kemampuan merata. Berkaca dari hal itu, Indonesia diperkirakan merugi bila liberalisasi perdagangan diterapkan sekarang.

Sebab, kondisi pasar domestik belum kompetitif jika dibandingkan dengan negara anggota yang lain. Akibatnya, barang dan jasa asing akan menekan produk dalam negeri. Memang, masuknya produk asing itu awalnya membuat masyarakat sebagai konsumen senang. Tapi, dalam jangka panjang, itu akan menjerumuskan bangsa ini menjadi objek negara lain.

Mumpung masih ada waktu, pemerintah mesti melakukan persiapan matang agar ketika pasar bebas berlaku kelak, ekonomi lokal sudah siap. Sektor-sektor ekonomi yang punya keunggulan kompetitf harus ditumbuhkembangkan. Dengan demikian, berlakunya pasar bebas malah bisa meningkatkan perekonomian nasional. (*)