Realisasi Bosda Ngambang

SIMPUL - Diknas Kabupaten Malang hingga kini belum memutuskan teknis pembagian dana operasional sekolah dari daerah (bosda) untuk madrasah diniyah. Institusi yang mengatur soal kebijakan pendidikan ini memilih menunggu turunnya juklak dan juknis dari Diknas Provinsi Jatim. Sikap hati-hati itu dipicu dana bosda di APBD besarnya hanya separo dari kebutuhan semestinya.

Di APBD hanya ada dana Rp 19,4 miliar bantuan dari Pemprov Jatim. Sedangkan total kebutuhan Rp 38,832 miliar. Sehingga siswa ula (tingkat pertama) hanya akan mendapatkan Rp 7.500 per orang per bulan. Padahal semestinya Rp 15 ribu. Atau siswa wustho (tingkat lanjut) hanya memeroleh Rp 12.500 per orang per bulan dari jatah normalnya Rp 25 ribu.

Kadiknas Kabupaten Malang Suwandi mengatakan, pihaknya belum tahu apa yang akan dilakukan. Mengingat dana yang ada untuk bosda diniyah hanya Rp 19,4 miliar. Pihaknya harus hati-hati mengingat dana itu dibagi rata di semua madrasah diniyah. "Untuk pembagiannya belum. Kami lebih baik menunggu juklaknya," ungkap Suwandi.

Langkah menunggu juklak, kata Suwandi, adalah pilihan bijak. Sebab, dana yang akan didistribusikan nanti adalah dana bantuan milik provinsi. Seyogyanya, provinsi yang berhak mengatur teknis pembagiannya. "Kalau kami hanya ikut petunjuk saja. Kalau petunjuknya belum, kami belum berani bergerak," kata mantan wakadiknas ini.

Di tempat terpisah, Bappeda Kabupaten Malang melalui Kabid Sarpras dan Pengembangan Wilayah Dwi Siswahyudi menegaskan, pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis soal bosda dari provinsi. Bappeda sebagai salah satu anggota perencana keuangan juga menunggu petunjuk teknisnya.

Sebab, kata dia, tanpa petunjuk teknis, maka dana bantuan provinsi tak bisa dicairkan. Bappeda juga sedang "mengejar" beberapa petunjuk teknis dana-dana bantuan provinsi. Pada 2010 ini, total ada 63 miliar dana bantuan provinsi untuk berbagi sektor. Mulai pendidikan (termasuk di dalamnya bosda), pembangunan irigasi, kesehatan, dan sarana umum lainnya. "Petunjuk belum ada di tangan kami. Sehingga tak hanya bosda yang belum jelas teknis pencairannya. Untuk sektor kesehatan dan fisik juga belum ada teknisnya," tegas Dwi. (yos)

Sumber: Jawapos.co.id