SIMPUL – Akhir-akhir ini di Kota Batu gencar dilakukan program bedah rumah. Program tersebut diharapkan mampu membantu warga miskin agar mempunyai rumah tinggal yang layak. Alih-alih harapan itu bisa terwujud, program bedah rumah di Kota Wisata itu ternyata berpotensi menyebabkan konflik antar masyarakat.

Berdasarkan penelusuran Simpul Demokrasi, program bedah rumah di Kota Batu dilaksanakan dalam dua program yang berbeda. Program bedah rumah pertama dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu yang mengandalkan pendanaan dari alokasi dana bantuan perusahaan. Sedangkan program bedah rumah yang kedua dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang menggunakan dana bersumber dari APBN. Meskipun dengan nama yang sama, jumlah alokasi dana program bedah rumah yang dikucurkan kepada masyarakat berbeda. Bila Pemerintah Kota Batu mengalokasikan dana bedah rumah sekitar delapan hingga sepuluh juta rupiah per bedah rumah, PNPM hanya mengalokasikan dana sekitar 6 juta rupiah.

Akibatnya di masyarakat sering kali terjadi kesalahpahaman. Masyarakat tidak tahu bila program bedah rumah tersebut dilakukan oleh dua program berbeda dan sumber dananya juga berbeda.’’Masyarakat tahunya bedah rumah yang itu kok dikasih sekian juta sedangkan bedah rumah yang ini kok hanya sekian juta. Jadi sering aparat desa setempat dituduh masyarakat melakukan korupsi,’’ kata Peserta Sekolah Demokrasi Yogi Eka Chalid Farabi.

Karenannya dia berharap Pemerintah Kota Batu dan PNPM dapat melakukan koordinasi. Apabila masalah ini dibiarkan, dia memprediksi konflik akan terjadi di masyarakat.’’Ini kan tidak baik bagi masyarakat,’’ kata Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya itu.